Apa Itu Hukum Humaniter Internasional?
Pengantar Hukum Humaniter Internasional
Apa itu hukum humaniter internasional? – Hukum Humaniter Internasional (HHI), juga dikenal sebagai hukum perang, merupakan seperangkat aturan yang mengatur cara berperang. Tujuannya adalah untuk membatasi penderitaan yang dialami oleh korban konflik bersenjata, baik sipil maupun kombatan. HHI bertujuan melindungi kehidupan dan martabat manusia, bahkan di tengah situasi peperangan yang brutal.
HHI berbeda dengan hukum pidana internasional yang fokus pada individu dan kejahatan yang mereka lakukan, sedangkan HHI mengatur perilaku negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Penerapannya memastikan bahwa perang, meskipun merupakan tindakan yang mengerikan, tetap berlangsung di bawah aturan dan batasan yang ditetapkan demi kemanusiaan.
Contoh Penerapan HHI
HHI diterapkan dalam berbagai konflik bersenjata, baik skala besar maupun kecil, di seluruh dunia. Misalnya, konflik di Suriah dan Ukraina telah melihat upaya (meski seringkali tidak sempurna) untuk menerapkan prinsip-prinsip HHI, termasuk perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas medis. Konflik-konflik ini juga menyoroti tantangan dalam menegakkan HHI di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.
Perbandingan HHI dengan Hukum Domestik
HHI dan hukum domestik memiliki ruang lingkup dan penerapan yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu. Tabel berikut ini memberikan gambaran perbandingan keduanya:
| Aspek Hukum | HHI | Hukum Domestik |
|---|---|---|
| Subjek Hukum | Negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata | Individu dan entitas dalam suatu negara |
| Ruang Lingkup | Perilaku selama konflik bersenjata | Segala aspek kehidupan dalam suatu negara |
| Sumber Hukum | Konvensi Jenewa, Statuta Roma, kebiasaan internasional | Konstitusi, undang-undang, peraturan |
| Pengenaan Sanksi | Sanksi internasional, pengadilan internasional (misalnya, ICC) | Sanksi domestik (pidana, perdata, administratif) |
Prinsip-Prinsip Dasar HHI
Beberapa prinsip dasar HHI yang mendasari aturan-aturan yang ada meliputi:
- Distingsi: Membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta objek militer dan objek sipil.
- Proporsionalitas: Menghindari serangan yang menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh.
- Kebutuhan Militer: Serangan militer harus memiliki tujuan militer yang sah dan tidak berlebihan.
- Larangan terhadap metode dan senjata tertentu: Mengharamkan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau kerusakan yang berlebihan.
- Perlakuan terhadap orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan: Memberikan perlindungan khusus kepada warga sipil, tawanan perang, dan orang yang terluka atau sakit.
Perbedaan HHI dengan Hukum Pidana Internasional
Meskipun keduanya berkaitan dengan pelanggaran hukum internasional, HHI dan hukum pidana internasional memiliki fokus yang berbeda. HHI terutama mengatur perilaku negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, sementara hukum pidana internasional berfokus pada individu dan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. HHI lebih menekankan pada pembatasan cara berperang, sedangkan hukum pidana internasional berfokus pada penuntutan individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Sumber Hukum Humaniter Internasional
Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak muncul begitu saja. Ia dibangun di atas fondasi berbagai sumber hukum yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pemahaman akan sumber-sumber ini krusial untuk memahami kekuatan dan jangkauan HHI dalam melindungi korban konflik bersenjata.
Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya
Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan pilar utama HHI. Keempat konvensi ini mengatur perlindungan bagi korban konflik bersenjata, meliputi korban luka dan sakit di darat, korban luka dan sakit di laut, tawanan perang, dan warga sipil yang berada di wilayah yang diduduki. Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 memperluas cakupan perlindungan ini, khususnya untuk konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Protokol-protokol ini merinci lebih lanjut aturan-aturan perlindungan bagi korban, termasuk larangan penggunaan senjata tertentu dan metode peperangan tertentu.
Singkatnya, Hukum Humaniter Internasional (HI) mengatur perilaku selama konflik bersenjata. Namun, pemahaman HI juga perlu mempertimbangkan aspek kenegaraan, misalnya bagaimana hukum internasional mengatur tindakan negara yang mungkin melanggar HI. Konsep ini berkaitan erat dengan Hukum Imunitas: Imunitas Negara dan Imunitas Kepala Negara , di mana imunitas tersebut dapat membatasi upaya penegakan hukum internasional, termasuk pelanggaran HI.
Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang HI membutuhkan pertimbangan aspek hukum imunitas ini agar dapat mengaplikasikannya secara efektif dalam konteks internasional.
Kutipan Penting dari Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil
“Warga sipil dan orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang secara permanen kehilangan kemampuan untuk bertempur, harus dalam segala hal dihormati dan dilindungi.”
Kutipan di atas, meskipun tidak secara persis menyebutkan bagian spesifik dari Konvensi Jenewa, mewakili inti dari perlindungan yang diberikan kepada warga sipil. Isi spesifik dari perlindungan tersebut diuraikan secara detail dalam pasal-pasal konvensi.
Singkatnya, Hukum Humaniter Internasional (HI) mengatur perilaku selama konflik bersenjata, melindungi warga sipil dan prajurit yang tak lagi bertempur. Lingkup HI luas, bahkan mencakup area maritim. Bayangkan, konflik bisa terjadi di laut, sehingga aturan HI perlu selaras dengan regulasi penggunaan laut itu sendiri, seperti yang dibahas dalam artikel Hukum Laut Internasional: Mengatur Penggunaan Laut Bebas. Memahami Hukum Laut Internasional penting karena menentukan batasan kedaulatan negara di laut dan bagaimana HI diterapkan di wilayah tersebut, memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, bahkan di tengah konflik di laut.
Peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC)
ICRC memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan HHI. Sejak berdirinya, ICRC telah berperan sebagai promotor utama HHI, berpartisipasi aktif dalam negosiasi perjanjian internasional, memberikan interpretasi atas norma-norma HHI, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata. Keahlian dan netralitas ICRC diakui secara luas dalam komunitas internasional.
Pengaruh Kebiasaan Internasional
Selain perjanjian tertulis, kebiasaan internasional juga berperan penting dalam pembentukan norma-norma HHI. Kebiasaan internasional terbentuk melalui praktik negara yang konsisten dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan keyakinan bahwa praktik tersebut mengikat secara hukum (opinio juris). Contohnya, prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban konflik bersenjata telah berkembang melalui kebiasaan internasional sebelum dikodifikasi dalam Konvensi Jenewa.
Perjanjian Internasional dalam Perkembangan HHI
Perjanjian internasional, seperti Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, merupakan instrumen utama dalam perkembangan HHI. Perjanjian-perjanjian ini memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja yang jelas bagi negara-negara dalam melindungi korban konflik bersenjata. Proses negosiasi dan ratifikasi perjanjian internasional juga memungkinkan negara-negara untuk berpartisipasi dalam membentuk norma-norma HHI dan mencapai konsensus internasional mengenai perlindungan kemanusiaan.
Singkatnya, Hukum Humaniter Internasional (HI) mengatur perilaku selama konflik bersenjata, melindungi warga sipil dan pejuang yang tak lagi berpartisipasi. Konsep perlindungan ini menarik untuk dikaitkan dengan isu-isu lain, misalnya pengelolaan ruang angkasa. Permasalahan sampah antariksa, yang dibahas lebih lanjut di Hukum Luar Angkasa: Sampah Antariksa , menunjukkan betapa pentingnya regulasi internasional, mirip dengan prinsip-prinsip HI, untuk mencegah dampak negatif yang luas dan melindungi kepentingan bersama.
Kembali ke HI, perlindungan dan pencegahan bahaya merupakan inti dari hukum ini, baik di bumi maupun – mungkin suatu hari nanti – di luar angkasa.
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Akuntabilitas: Apa Itu Hukum Humaniter Internasional?
Hukum Humaniter Internasional (HHI) bertujuan melindungi korban konflik bersenjata. Namun, pelanggaran HHI masih terjadi. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban yang efektif sangat krusial untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah pelanggaran di masa mendatang. Mekanisme ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pengadilan internasional hingga peran aktif masyarakat internasional.
Mekanisme Pertanggungjawaban atas Pelanggaran HHI
Pertanggungjawaban atas pelanggaran HHI dapat diwujudkan melalui berbagai jalur. Pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, negara-negara juga memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pelanggaran HHI di pengadilan nasional mereka, berdasarkan prinsip universal jurisdiction. Proses ini melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, penuntutan, dan hukuman bagi para pelaku.
Singkatnya, Hukum Humaniter Internasional (HI) mengatur perilaku selama konflik bersenjata, melindungi warga sipil dan tentara yang tak lagi bertempur. Berbeda halnya dengan regulasi hukum lainnya, misalnya mengenai pengaturan harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia, yang dibahas dalam Apa itu hukum waris?. Kembali ke HI, tujuan utamanya adalah meminimalisir penderitaan manusia dalam situasi perang. Pemahaman HI penting untuk memastikan perlakuan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, baik itu korban maupun pelaku.
Contoh Kasus Pelanggaran HHI yang Diadili di Pengadilan Internasional, Apa itu hukum humaniter internasional?
Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah kasus terhadap Slobodan Milošević di Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY). Milošević didakwa atas berbagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama konflik di Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Kosovo. Meskipun ia meninggal sebelum putusan akhir, persidangan tersebut menandai tonggak penting dalam upaya untuk mempertanggungjawabkan para pemimpin atas kejahatan yang dilakukan selama konflik bersenjata.
Jenis Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
| Jenis Kejahatan | Definisi | Contoh |
|---|---|---|
| Kejahatan Perang | Pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan perang, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil dan tawanan perang. | Pembunuhan massal warga sipil, penyiksaan tawanan perang, penggunaan senjata terlarang. |
| Kejahatan Terhadap Kemanusiaan | Tindakan keji yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. | Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan paksa orang. |
Skenario Hipotesis Pelanggaran HHI dan Penerapan Mekanisme Pertanggungjawaban
Bayangkan sebuah skenario di mana pasukan pemerintah suatu negara menyerang desa sipil, mengakibatkan pembunuhan massal dan pembakaran rumah-rumah. Dalam skenario ini, pelaku pelanggaran dapat diadili di pengadilan nasional negara tersebut, atau jika negara tersebut menolak untuk melakukan penuntutan, kasus tersebut dapat dirujuk ke ICC. Bukti-bukti seperti kesaksian korban, foto-foto, dan laporan forensik akan dikumpulkan untuk membangun kasus yang kuat. Jika terbukti bersalah, para pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara atau sanksi lainnya.
Peran Masyarakat Internasional dalam Memastikan Akuntabilitas atas Pelanggaran HHI
Masyarakat internasional memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HHI. Organisasi internasional seperti PBB, melalui Dewan Keamanan dan badan-badan lainnya, dapat memberikan tekanan diplomatik pada negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran HHI. Organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mendokumentasikan pelanggaran, memberikan dukungan kepada korban, dan melobi untuk keadilan. Tekanan publik internasional dapat memotivasi negara-negara untuk menyelidiki dan menuntut pelaku pelanggaran HHI, dan mendukung kerja pengadilan internasional.
Perkembangan Hukum Humaniter Internasional
Hukum Humaniter Internasional (HHI) bukanlah sekumpulan aturan yang statis; ia terus berkembang dan beradaptasi seiring perubahan cara peperangan dan tantangan global. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran HHI. Berikut ini akan diuraikan beberapa perkembangan penting HHI, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan.
Perkembangan Terkini HHI dan Isu Kontemporer
Perkembangan terkini dalam HHI ditandai oleh upaya adaptasi terhadap bentuk peperangan baru, seperti perang asimetris dan penggunaan senjata otonom. Perang asimetris, yang melibatkan aktor non-negara dan taktik-taktik yang tidak konvensional, menimbulkan tantangan baru dalam penerapan dan penegakan HHI. Sementara itu, penggunaan senjata otonom menimbulkan pertanyaan etis dan hukum yang kompleks terkait akuntabilitas dan perlindungan warga sipil.
HHI berupaya mengatasi hal ini melalui interpretasi dan pengembangan hukum yang ada, serta melalui negosiasi perjanjian baru. Misalnya, diskusi internasional terus berlanjut untuk menetapkan aturan penggunaan senjata otonom yang bertanggung jawab, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar HHI seperti pembedaan antara kombatan dan warga sipil, dan proporsionalitas serangan.
Adaptasi HHI terhadap Perubahan Cara Berperang
Seiring dengan evolusi teknologi dan taktik militer, HHI juga beradaptasi untuk tetap relevan. Contohnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi dan pencegahan propaganda yang dapat memicu kekerasan. HHI perlu mempertimbangkan implikasi hukum dari penggunaan teknologi baru dalam konflik bersenjata, serta memastikan perlindungan terhadap serangan siber yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil.
Adaptasi ini melibatkan interpretasi hukum yang ada untuk mencakup situasi baru, serta negosiasi perjanjian tambahan untuk memperjelas aturan-aturan yang berlaku. Proses ini memerlukan kerja sama internasional yang intensif, termasuk antara negara-negara, organisasi internasional, dan pakar hukum internasional.
Ilustrasi Perkembangan HHI dari Waktu ke Waktu
Perkembangan HHI dapat diilustrasikan melalui beberapa tahap. Tahap awal ditandai oleh Konvensi Jenewa (1864 dan selanjutnya), yang fokus pada perlindungan korban konflik bersenjata, terutama tentara yang terluka dan tawanan perang. Tahap selanjutnya mencakup perkembangan hukum mengenai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dikodifikasi dalam Statuta Roma (1998) yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Tahap berikutnya menandai peningkatan perhatian terhadap perlindungan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam konflik bersenjata. Hal ini tercermin dalam perkembangan hukum mengenai perlindungan objek-objek sipil, seperti rumah sakit dan sekolah, serta larangan penggunaan senjata tertentu yang secara berlebihan membahayakan warga sipil. Terakhir, upaya untuk mengatasi tantangan kontemporer seperti perang asimetris dan penggunaan senjata otonom menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk adaptasi dan perkembangan HHI.
| Tahap | Periode | Fokus Utama | Contoh Perkembangan |
|---|---|---|---|
| Awal | Abad ke-19 – awal abad ke-20 | Perlindungan tentara yang terluka dan tawanan perang | Konvensi Jenewa (1864, 1906, 1929, 1949) |
| Pengembangan Hukum Kejahatan Perang | Pasca Perang Dunia II | Pertanggungjawaban atas pelanggaran HHI | Statuta Nürnberg dan Tokyo |
| Perlindungan Warga Sipil | Pasca Perang Dingin | Perlindungan warga sipil dan objek sipil | Protokol Tambahan I dan II ke Konvensi Jenewa (1977) |
| Tantangan Kontemporer | Abad ke-21 | Perang asimetris, senjata otonom, terorisme | Diskusi internasional mengenai aturan penggunaan senjata otonom |
Tantangan Penerapan HHI di Era Globalisasi
Penerapan HHI di era globalisasi menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas konflik modern, yang seringkali melibatkan aktor non-negara dan mengaburkan garis antara perang dan aksi terorisme. Tantangan lain termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif, terutama di negara-negara yang lemah secara kelembagaan, serta hambatan dalam akses keadilan bagi korban pelanggaran HHI.
Selain itu, globalisasi juga meningkatkan interkoneksi dan interdependensi negara-negara, yang dapat mempersulit koordinasi internasional dalam penegakan HHI. Perbedaan interpretasi hukum antar negara juga dapat menimbulkan kendala dalam penerapan HHI secara konsisten.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas HHI di Masa Depan
Untuk meningkatkan efektivitas HHI, diperlukan beberapa langkah. Pertama, perlu ditingkatkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HHI. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga internasional dan nasional yang bertanggung jawab atas penegakan HHI, serta peningkatan akses keadilan bagi korban.
Kedua, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HHI di kalangan masyarakat umum, termasuk para aktor non-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Ketiga, perlu terus dilakukan adaptasi HHI terhadap perkembangan teknologi dan taktik militer, serta tantangan global lainnya. Hal ini memerlukan dialog dan kerja sama yang berkelanjutan antara negara-negara, organisasi internasional, dan pakar hukum internasional.
Pertanyaan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional
Hukum Humaniter Internasional (HHI) seringkali menimbulkan pertanyaan seputar penerapan dan implikasinya dalam situasi konflik. Pemahaman yang mendalam tentang HHI krusial bagi semua pihak yang terlibat, baik negara, individu, maupun organisasi internasional. Bagian ini akan membahas beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai HHI, guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif.
Perbedaan Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, namun terdapat perbedaan penting di antara keduanya. Kejahatan perang secara khusus mengacu pada pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik bersenjata. Contohnya termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini tidak harus terjadi selama konflik bersenjata, dan dapat terjadi dalam situasi konflik internal maupun perdamaian. Perbedaan utama terletak pada konteks dan skala pelanggaran. Kejahatan perang terbatas pada konteks konflik bersenjata, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi di luar konteks tersebut, dan biasanya melibatkan serangan yang lebih luas dan sistematis terhadap populasi sipil.
Perlindungan Wartawan dan Pekerja Bantuan Kemanusiaan dalam Zona Konflik
HHI memberikan perlindungan khusus kepada wartawan dan pekerja bantuan kemanusiaan yang beroperasi di zona konflik. Mereka dianggap sebagai warga sipil dan berhak atas perlindungan dari serangan. Namun, perlindungan ini tidak mutlak dan bergantung pada konteks situasi. Wartawan dan pekerja bantuan kemanusiaan harus tetap mematuhi prinsip-prinsip netralitas, imparsialitas, dan kemandirian untuk memaksimalkan perlindungan mereka. Serangan yang disengaja terhadap mereka merupakan pelanggaran serius terhadap HHI. Meskipun demikian, risiko tetap ada, dan organisasi internasional terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan mereka melalui berbagai mekanisme, seperti pelatihan dan advokasi.
Peran Negara dalam Memastikan Kepatuhan terhadap HHI
Negara-negara memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap HHI. Hal ini meliputi ratifikasi dan implementasi traktat HHI, pengembangan legislasi domestik yang selaras dengan HHI, penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HHI, serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum internasional. Negara-negara juga bertanggung jawab untuk melatih angkatan bersenjata mereka dalam hukum humaniter internasional dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan aturan tersebut. Kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban ini dapat berdampak serius pada perlindungan warga sipil dan penegakan keadilan internasional.
Penggunaan Senjata Tertentu dalam Konflik Bersenjata
HHI mengatur penggunaan senjata tertentu dalam konflik bersenjata, dengan tujuan membatasi dampaknya terhadap warga sipil dan mengurangi penderitaan manusia. Senjata yang dilarang atau dibatasi penggunaannya termasuk senjata yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau menimbulkan kerusakan yang berlebihan, seperti senjata kimia dan biologi. Selain itu, ada juga pembatasan penggunaan senjata tertentu terhadap target sipil, seperti bom cluster. HHI menekankan prinsip-prinsip proporsionalitas dan perbedaan dalam penggunaan kekuatan militer, untuk meminimalkan kerugian sipil.
Tindakan Individu untuk Mendukung Penerapan HHI
Individu dapat berperan penting dalam mendukung penerapan HHI melalui berbagai cara. Meningkatkan kesadaran publik tentang HHI dan pelanggaran yang terjadi merupakan langkah penting. Dukungan terhadap organisasi yang bekerja untuk melindungi warga sipil dan mempromosikan kepatuhan terhadap HHI juga sangat berharga. Selain itu, individu dapat memberikan tekanan kepada pemerintah mereka untuk memastikan bahwa negara mereka mematuhi HHI dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Menjadi warga negara yang aktif dan peduli merupakan kontribusi penting dalam membangun budaya menghormati hukum internasional dan melindungi kehidupan manusia.
