Apa Itu Kejahatan Perang?

Pengertian Kejahatan Perang

Apa itu kejahatan perang? – Kejahatan perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik bersenjata. Hukum ini bertujuan melindungi warga sipil dan pejuang yang tidak lagi ikut serta dalam pertempuran, serta mengatur bagaimana konflik tersebut harus dilakukan. Pemahaman yang tepat tentang apa yang termasuk kejahatan perang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas atas tindakan brutal yang dilakukan selama masa perang dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Kejahatan perang, sederhananya, adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep hak kekayaan intelektual, seperti yang dijelaskan di sini: Apa itu hak cipta? , yang mengatur kepemilikan atas karya kreatif. Perbedaannya jelas; satu berkaitan dengan pelanggaran kemanusiaan, sementara yang lain berkaitan dengan perlindungan karya intelektual. Memahami perbedaan ini krusial untuk memahami kerangka hukum internasional yang kompleks.

Definisi Kejahatan Perang Berdasarkan Hukum Internasional

Hukum internasional mendefinisikan kejahatan perang secara luas sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Definisi ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan selama konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Intinya, kejahatan perang merupakan tindakan yang melanggar aturan dasar berperang yang telah disepakati secara internasional, memperlihatkan ketidakpedulian terhadap kehidupan dan martabat manusia.

Contoh-Contoh Kejahatan Perang

Berbagai tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Berikut beberapa contoh yang sering terjadi:

Pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil atau pejuang yang telah menyerah.
Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap tawanan perang atau warga sipil.
Penggunaan senjata terlarang, seperti senjata kimia atau senjata biologis.
Serangan yang disengaja terhadap objek-objek sipil, seperti rumah sakit atau sekolah.
Pengambilan sandera.
Pemindahan paksa penduduk sipil.
Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.
Penggunaan anak-anak sebagai tentara.

Perbedaan Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Meskipun keduanya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki perbedaan kunci. Kejahatan perang terjadi dalam konteks konflik bersenjata, sementara kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi baik selama maupun di luar konflik bersenjata. Kejahatan terhadap kemanusiaan menargetkan populasi sipil secara luas, sementara kejahatan perang dapat menargetkan baik warga sipil maupun kombatan. Namun, ada juga tumpang tindih antara keduanya, di mana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara bersamaan.

Perbandingan Definisi Kejahatan Perang dari Berbagai Perjanjian Internasional

Definisi kejahatan perang telah berkembang seiring waktu dan terdapat beberapa perbedaan kecil antara berbagai perjanjian internasional. Namun, inti definisi tersebut tetap konsisten, yaitu pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Statuta Roma ICC, misalnya, memberikan definisi yang komprehensif dan luas, mencakup berbagai tindakan yang sebelumnya mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan perang. Konvensi Jenewa, di sisi lain, lebih fokus pada perlindungan terhadap tawanan perang dan warga sipil.

Perbandingan Jenis Kejahatan Perang dan Hukumannya

Jenis Kejahatan Perang	Hukuman
Pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil	Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati (tergantung yurisdiksi)
Penyiksaan	Hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati (tergantung yurisdiksi)
Penggunaan senjata terlarang	Hukuman penjara yang berat
Serangan yang disengaja terhadap objek sipil	Hukuman penjara yang berat
Perkosaan dan kekerasan seksual	Hukuman penjara yang berat

Perlu dicatat bahwa hukuman yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada keparahan kejahatan, konteksnya, dan yurisdiksi yang menangani kasus tersebut.

Sejarah Hukum Kejahatan Perang

Perkembangan hukum kejahatan perang merupakan perjalanan panjang yang dibentuk oleh konflik bersenjata dan usaha komunitas internasional untuk mencegah kebiadaban perang. Dari hukum kebiasaan hingga perjanjian internasional yang komprehensif, evolusi ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menetapkan norma-norma perilaku yang diterima secara universal selama konflik, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi pelanggarnya.

Garis Waktu Perkembangan Hukum Internasional Terkait Kejahatan Perang

Pemahaman dan penegakan hukum kejahatan perang telah berkembang secara bertahap. Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perjalanan tersebut:

Sebelum abad ke-20: Hukum kebiasaan internasional berperan utama. Konsep “jus in bello” (hukum perang) sudah ada, meskipun penerapannya tidak konsisten dan seringkali bergantung pada kesepakatan bilateral.
Konvensi Jenewa (1864 dan selanjutnya): Serangkaian konvensi ini meletakkan dasar perlindungan bagi korban perang, termasuk tawanan perang, orang sakit dan terluka. Meskipun tidak secara eksplisit mendefinisikan semua kejahatan perang, konvensi ini menetapkan standar perilaku minimal dalam konflik.
Pasca Perang Dunia I: Upaya untuk menuntut kejahatan perang dilakukan, namun terbatas dan kurang sistematis. Pengadilan-pengadilan militer yang dibentuk oleh negara-negara sekutu memiliki mandat yang terbatas dan seringkali dipengaruhi oleh politik.
Pasca Perang Dunia II: Pengadilan Nuremberg dan Tokyo menandai titik balik signifikan. Untuk pertama kalinya, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan diadili secara sistematis dalam pengadilan internasional, menetapkan preseden penting untuk pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukan selama konflik.
Pasca Perang Dingin: Pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) menandai langkah maju dalam pembentukan pengadilan internasional ad-hoc untuk menuntut kejahatan perang. Pengadilan-pengadilan ini membantu mengembangkan hukum internasional dan praktik penuntutan kejahatan perang.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC): Didirikan pada tahun 2002, ICC merupakan pengadilan permanen yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Keberadaannya menandai komitmen internasional yang lebih kuat terhadap pertanggungjawaban atas kejahatan internasional.

Apa Itu Negara Dalam Hukum Internasional?

Peran Pengadilan Internasional dalam Menuntut Kejahatan Perang

Pengadilan internasional memainkan peran krusial dalam menuntut kejahatan perang. Mereka tidak hanya mengadili individu yang bertanggung jawab, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan dan kodifikasi hukum internasional. Pengadilan-pengadilan ini memberikan interpretasi hukum yang mengikat, menetapkan preseden, dan mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam menuntut kejahatan perang.

Perkembangan Penting dalam Definisi dan Pemahaman Kejahatan Perang Sepanjang Sejarah

Definisi kejahatan perang telah berevolusi seiring waktu, mencerminkan perubahan dalam teknologi militer, taktik perang, dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Awalnya difokuskan pada pelanggaran hukum perang klasik, seperti perlakuan terhadap tawanan perang, definisi ini kemudian berkembang untuk memasukkan kejahatan yang lebih luas, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Pengaruh Konteks Historis terhadap Interpretasi Kejahatan Perang

Konteks historis sangat mempengaruhi interpretasi kejahatan perang. Faktor-faktor seperti kekuatan politik, ideologi, dan norma-norma sosial pada masa tertentu dapat memengaruhi penafsiran hukum dan penegakannya. Misalnya, definisi kejahatan perang selama Perang Dunia II berbeda dengan definisi yang digunakan pada konflik-konflik berikutnya.

Evolusi Hukum Kejahatan Perang dalam Merespon Konflik Bersenjata Modern

Konflik bersenjata modern, yang seringkali melibatkan aktor non-negara dan teknologi canggih, telah menimbulkan tantangan baru bagi hukum kejahatan perang. Aspek-aspek seperti perang asimetris, terorisme, dan penggunaan senjata otomatis mematikan memerlukan adaptasi dan perluasan hukum internasional untuk memastikan pertanggungjawaban yang efektif.

Unsur-Unsur Kejahatan Perang: Apa Itu Kejahatan Perang?

Kejahatan perang, sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, tidak hanya melibatkan tindakan kekerasan fisik semata. Pengklasifikasian suatu tindakan sebagai kejahatan perang membutuhkan pemenuhan beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Pemahaman yang tepat mengenai unsur-unsur ini krusial untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah pengulangan pelanggaran serupa di masa depan.

Unsur-Unsur Utama Kejahatan Perang

Secara umum, untuk diklasifikasikan sebagai kejahatan perang, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur kunci. Unsur-unsur ini dapat bervariasi sedikit tergantung pada konteks spesifik dan perjanjian internasional yang berlaku, namun secara garis besar meliputi unsur actus reus (tindakan tercela) dan mens rea (niat jahat). Actus reus mengacu pada tindakan fisik yang dilakukan, sementara mens rea berkaitan dengan keadaan mental pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Selain itu, konteks konflik bersenjata juga merupakan unsur penting.

Tindakan Tercela (Actus Reus): Ini merujuk pada tindakan konkret yang dilakukan, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, atau penghancuran properti yang dilindungi. Tindakan ini harus melanggar hukum humaniter internasional yang berlaku.
Niat Jahat (Mens Rea): Ini berkaitan dengan keadaan mental pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Apakah tindakan dilakukan dengan sengaja, atau karena kelalaian yang berat (recklessness)? Intensi pelaku untuk melakukan kejahatan sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahannya.
Konteks Konflik Bersenjata: Kejahatan perang hanya dapat terjadi dalam konteks konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Tindakan yang sama di luar konteks konflik mungkin merupakan pelanggaran hukum pidana biasa, tetapi tidak termasuk kejahatan perang.

Hukum Konsuler Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri

Perbedaan Tindakan Disengaja dan Ceroboh

Perbedaan antara tindakan disengaja dan ceroboh dalam konteks kejahatan perang sangat signifikan dalam menentukan tingkat hukuman. Tindakan disengaja menunjukkan niat yang jelas untuk melakukan kejahatan, sementara tindakan ceroboh menunjukkan kurangnya perhatian yang wajar terhadap risiko yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Contohnya, pembunuhan disengaja seorang tawanan perang merupakan kejahatan perang yang jauh lebih serius dibandingkan dengan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian berat dalam pengoperasian senjata.

Contoh Kasus Nyata, Apa itu kejahatan perang?

Contoh kasus nyata diperlukan untuk mengilustrasikan unsur-unsur kejahatan perang. Sayangnya, detail spesifik kasus seringkali kompleks dan sensitif. Namun, secara umum, banyak pengadilan internasional telah menangani kasus-kasus yang melibatkan pembunuhan disengaja terhadap warga sipil dalam konflik (menunjukkan actus reus dan mens rea yang disengaja), penyiksaan tawanan perang (actus reus dan mens rea yang disengaja), dan penghancuran properti budaya secara sistematis (actus reus dan mens rea yang dapat bervariasi tergantung pada bukti). Kasus-kasus ini, meskipun kompleks, secara umum menunjukkan bagaimana unsur-unsur tersebut diterapkan dalam praktik.

Diagram Alur Penetapan Kejahatan Perang

Proses penetapan suatu tindakan sebagai kejahatan perang umumnya melibatkan investigasi menyeluruh yang dilakukan oleh badan-badan internasional atau nasional yang berwenang. Proses ini kompleks dan dapat melibatkan berbagai tahap, termasuk pengumpulan bukti, wawancara saksi, dan analisis hukum. Berikut ini gambaran umum alur prosesnya (perlu diingat bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan konteks spesifik):

Tahap	Penjelasan
Pelaporan dugaan kejahatan	Laporan dari berbagai sumber, termasuk saksi, korban, atau organisasi internasional.
Investigasi awal	Pengumpulan bukti awal untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan.
Penyelidikan mendalam	Pengumpulan bukti yang lebih komprehensif, termasuk wawancara saksi, analisis forensik, dan peninjauan dokumen.
Penuntutan	Jika ada bukti yang cukup, kasus tersebut akan diajukan ke pengadilan yang berwenang.
Persidangan	Proses pengadilan yang melibatkan presentasi bukti dan argumen hukum dari kedua belah pihak.
Putusan	Pengadilan akan mengeluarkan putusan, termasuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan hukuman yang akan dijatuhkan.

Poin-Poin Penting Unsur Kejahatan Perang

Kejahatan perang memerlukan pemenuhan unsur actus reus (tindakan tercela) dan mens rea (niat jahat), serta terjadi dalam konteks konflik bersenjata. Perbedaan antara tindakan disengaja dan ceroboh sangat penting dalam menentukan tingkat keseriusan kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Proses penetapan kejahatan perang melibatkan investigasi dan penuntutan yang kompleks.

Contoh Kasus Kejahatan Perang

War crimes ppt powerpoint presentation against slideserve

Kejahatan perang, sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Memahami contoh-contoh spesifiknya penting untuk mencegah pengulangan tragedi masa lalu dan memperkuat pertanggungjawaban internasional. Berikut beberapa kasus yang menonjol, disertai analisis faktor penyebab, respons internasional, dan dampak jangka panjangnya.

Pembantaian Srebrenica (1995)

Pembantaian Srebrenica merupakan salah satu contoh paling mengerikan dari kejahatan perang di Eropa setelah Perang Dunia II. Pasukan Serbia Bosnia, di bawah komando Jenderal Ratko Mladic, melakukan pembunuhan sistematis terhadap sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia di Srebrenica, sebuah zona aman yang diproklamirkan oleh PBB. Pembantaian ini merupakan hasil dari konflik etnis yang kompleks di Bosnia dan Herzegovina, ditandai dengan nasionalisme ekstrem, propaganda kebencian, dan kegagalan komunitas internasional untuk melindungi warga sipil.

Respons internasional terhadap pembantaian Srebrenica terlambat dan tidak memadai. Meskipun Mahkamah Internasional untuk Kejahatan Perang di bekas Yugoslavia (ICTY) kemudian mengadili dan menghukum para pelaku, termasuk Mladic, kegagalan awal untuk mencegah pembantaian tersebut mencoreng reputasi PBB dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme perlindungan internasional.

Dampak jangka panjang dari pembantaian Srebrenica sangat besar. Ribuan keluarga kehilangan anggota keluarga mereka, dan trauma generasi telah tertanam di masyarakat Bosnia. Peristiwa ini terus menjadi simbol kekejaman perang dan pentingnya perlindungan warga sipil.

Pembunuhan Massal di Rwanda (1994)

Genosida Rwanda tahun 1994 menandai tragedi mengerikan lain yang melibatkan kejahatan perang yang sistematis. Dalam kurun waktu sekitar 100 hari, hampir satu juta orang Tutsi dan Hutu moderat dibantai oleh ekstremis Hutu. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi sejarah perpecahan etnis, politik identitas yang dimanipulasi, dan kegagalan komunitas internasional untuk bertindak cepat dan efektif.

Respons internasional terhadap genosida Rwanda dinilai lambat dan tidak memadai. Meskipun terdapat upaya penyelidikan dan pengadilan internasional setelahnya, kegagalan untuk mencegah genosida itu sendiri menimbulkan kritik tajam terhadap Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota.

Dampak jangka panjang genosida Rwanda meliputi trauma yang mendalam bagi para korban dan masyarakat, perpecahan sosial yang berkelanjutan, dan tantangan besar dalam rekonsiliasi nasional dan pembangunan perdamaian.

Apa Itu Hukum Pidana Internasional?

Pengadilan Nuremberg dan Tokyo (Pasca Perang Dunia II)

Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, yang diadakan setelah Perang Dunia II, menandai tonggak sejarah dalam penegakan hukum internasional. Pengadilan ini menuntut para pemimpin Nazi dan Jepang atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Kasus-kasus ini menandai pergeseran paradigma dalam hukum internasional, dengan pengakuan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional, terlepas dari posisi mereka.

Respons internasional terhadap kejahatan yang dilakukan selama Perang Dunia II relatif lebih cepat, meskipun implementasinya tidak merata. Pengadilan Nuremberg dan Tokyo membentuk dasar bagi hukum internasional humaniter modern dan menetapkan preseden penting untuk akuntabilitas atas kejahatan perang.

Dampak jangka panjang dari kejahatan perang selama Perang Dunia II masih terasa hingga saat ini. Genosida dan kekejaman yang dilakukan meninggalkan bekas luka mendalam pada banyak masyarakat, mengakibatkan trauma, pengungsian, dan perubahan demografis yang signifikan.

Tabel Ringkasan Kasus Kejahatan Perang

Kasus	Lokasi	Tahun	Pelaku Utama	Korban	Respons Internasional	Dampak Jangka Panjang
Pembantaian Srebrenica	Bosnia dan Herzegovina	1995	Pasukan Serbia Bosnia	~8.000	ICTY, sanksi internasional, tetapi respons awal dinilai lambat	Trauma generasi, perpecahan sosial, kesulitan rekonsiliasi
Genosida Rwanda	Rwanda	1994	Ekstremis Hutu	~1 juta	Pengadilan internasional, tetapi respons awal dinilai lambat dan tidak memadai	Trauma, perpecahan sosial, tantangan rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian
Pengadilan Nuremberg & Tokyo	Jerman & Jepang	1945-1949	Pemimpin Nazi & Jepang	Jutaan	Pengadilan internasional, hukuman terhadap para pemimpin, pembentukan hukum internasional humaniter modern	Pengaruh mendalam pada hukum internasional, tetapi bekas luka trauma masih terasa

Pencegahan Kejahatan Perang

Mencegah kejahatan perang merupakan upaya kolektif yang krusial untuk melindungi kemanusiaan. Strategi yang komprehensif dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum humaniter internasional dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan. Hal ini melibatkan kerja sama internasional, pendidikan publik, dan penegakan hukum yang efektif.

Strategi Pencegahan Kejahatan Perang

Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mencegah kejahatan perang. Strategi ini bersifat saling melengkapi dan membutuhkan pendekatan holistik untuk mencapai efektivitas maksimal. Berikut beberapa contohnya:

Penguatan hukum internasional dan mekanisme peradilan internasional untuk memastikan akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan perang.
Peningkatan kapasitas pasukan keamanan dan penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum humaniter internasional.
Promosi dialog dan negosiasi damai untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Pengembangan dan implementasi mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum humaniter internasional.
Kerjasama internasional yang kuat untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam pencegahan kejahatan perang.

Inisiatif Internasional untuk Menghormati Hukum Humaniter Internasional

Komunitas internasional telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat norma-norma internasional dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi warga sipil selama konflik bersenjata.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) berperan penting dalam menuntut para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui berbagai badan dan resolusinya terus berupaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan perang.
Berbagai perjanjian dan konvensi internasional, seperti Konvensi Jenewa, memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban konflik bersenjata.

Peran Pendidikan dan Kesadaran Publik

Pendidikan dan kesadaran publik memainkan peran penting dalam pencegahan kejahatan perang. Dengan memahami hukum humaniter internasional dan konsekuensi dari pelanggaran, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Pendidikan di sekolah dan universitas tentang hukum humaniter internasional dapat menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kampanye kesadaran publik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kejahatan perang dan pentingnya mencegahnya.
Media massa dapat berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu ini.

Program Pencegahan Kejahatan Perang yang Komprehensif

Program pencegahan kejahatan perang yang komprehensif harus mencakup berbagai elemen, mulai dari penegakan hukum hingga pendidikan publik. Program tersebut harus berfokus pada pencegahan, penyelidikan, penuntutan, dan rehabilitasi.

Penegakan hukum yang efektif melalui mekanisme peradilan nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan perang.
Program rehabilitasi bagi para korban kejahatan perang.
Kerjasama internasional yang kuat untuk berbagi informasi dan sumber daya.
Pengembangan dan implementasi mekanisme peringatan dini.

Ilustrasi Dampak Positif Upaya Pencegahan Kejahatan Perang

Bayangkan sebuah komunitas internasional yang berkomitmen penuh terhadap hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata masih terjadi, namun dampaknya terhadap warga sipil jauh berkurang. Pengadilan internasional efektif dalam menuntut pelaku kejahatan perang, sehingga menciptakan efek jera. Pendidikan dan kesadaran publik telah berhasil menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai hasilnya, jumlah korban sipil menurun drastis, perdamaian lebih mudah tercapai, dan rekonsiliasi pasca-konflik berjalan lebih lancar. Keadilan ditegakkan, dan rasa aman dan keadilan dirasakan oleh masyarakat yang terdampak konflik. Suatu dunia yang lebih damai dan adil terwujud berkat upaya pencegahan kejahatan perang yang komprehensif dan efektif.